Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Lampung Utara Publikasikan Pamflet Bawaslu RI tentang Lembaga yang Berwenang Menangani Perkara Pemilu

Lampung Utara, 11 Juli 2026 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara mempublikasikan pamflet edukasi dari Bawaslu Republik Indonesia yang membahas mengenai lembaga yang berwenang menangani perkara Pemilu.

Publikasi tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi kepemiluan kepada masyarakat melalui media sosial. Informasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami mekanisme penanganan berbagai jenis perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam sistem penegakan hukum Pemilu, penanganan perkara dapat melibatkan beberapa lembaga sesuai dengan jenis pelanggaran atau sengketa yang terjadi. Bawaslu memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, untuk perkara pidana Pemilu, terdapat mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan.

Selain itu, terdapat pula kewenangan lembaga peradilan sesuai dengan jenis perkara yang ditangani, termasuk Pengadilan Negeri untuk tindak pidana Pemilu dan Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil Pemilu sesuai dengan kewenangannya.

Melalui publikasi pamflet ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara mengajak masyarakat untuk mengenali lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara Pemilu serta memahami bahwa setiap perkara memiliki mekanisme penanganan yang berbeda sesuai dengan ketentuan hukum.

Bawaslu Kabupaten Lampung Utara akan terus menghadirkan konten edukasi kepemiluan melalui media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi dan penegakan hukum Pemilu.

Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Utara