Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 2 mengatur bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu

• Badan Pengawas Pemilihan Umum
• Bawaslu Provinsi
• Bawaslu Kabupaten/Kota

sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sengketa proses Pemilu yang dapat diselesaikan meliputi sengketa antar peserta Pemilu dan sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa dilakukan secara cepat dan tanpa biaya.

Dengan demikian, pada tanggal 29 April 2026 maupun saat Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 berlaku, kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu berada pada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkat kewenangannya, sedangkan Panwaslu Kecamatan hanya memiliki kewenangan tertentu terkait sengketa antar peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai contoh:

• Sengketa atas keputusan KPU RI → diselesaikan oleh Bawaslu RI.
• Sengketa atas keputusan KPU Provinsi → diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi.
• Sengketa atas keputusan KPU Kabupaten/Kota → diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.