Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Lampung Utara Gelar Kamus Populer Hukum Pemilu, Bahas Istilah “Pelanggaran Hukum Lain”

Lampung Utara, 19 Juli 2026 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara kembali menghadirkan konten edukasi kepemiluan melalui program “Kamus Populer Hukum Pemilu”. Pada edisi kali ini, tema yang dibahas adalah istilah “Pelanggaran Hukum Lain”.

Program Kamus Populer Hukum Pemilu merupakan salah satu bentuk edukasi yang dikembangkan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara untuk membantu masyarakat memahami berbagai istilah yang berkaitan dengan hukum Pemilu dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Dalam konteks kepemiluan, masyarakat perlu mengetahui bahwa penyelenggaraan Pemilu memiliki berbagai ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Selain ketentuan khusus dalam hukum Pemilu, terdapat pula perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan konteks dan kewenangan penanganannya.

Melalui pembahasan “Pelanggaran Hukum Lain”, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Penyampaian informasi melalui program Kamus Populer Hukum Pemilu diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam mengenali istilah-istilah yang sering muncul dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Lampung Utara terus mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Pemahaman masyarakat terhadap aturan kepemiluan menjadi salah satu modal penting dalam membangun kesadaran bersama untuk menjaga proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

Melalui program ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi hukum Pemilu secara edukatif, informatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Lampung Utara